Menhan Prabowo Bungkam soal Korupsi Basarnas yang Libatkan TNI Aktif

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bungkam saat ditanya soal kasus korupsi di Basarnas RI yang diduga melibatkan TNI aktif. Sebelumnya, Prabowo dianggap ikut bertanggung jawab karena dinilai harus melakukan pengawasan terhadap institusi tersebut.

Namun, saat ditanya mengenai hal ini usai menghadiri Milad ke-25 Partai Bulan Bintang (PBB), Prabowo bungkam dan hanya tersenyum. Ia kemudian menunjuk Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang mengikuti dirinya di belakang.

“Lagi (acara) PBB!” ujar Dasco, Ahad, 30 Juli 2023.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menganggap tidak pidana korupsi yang terjadi di Basarnas RI dengan melibatkan dua TNI aktif merupakan bentuk kegagalan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sebab menurut Koalisi, Menteri Pertahanan memiliki peran mengawasi lembaga pertahanan negara tersebut.

Koalisi Sipil ini terdiri dari organisasi lintas bidang, seperti Imparsial, Elsam, Centra Initiative, PBHI Nasional, WALHI, YLBHI, Amnesty International Indonesia, Public Virtue, Forum de Facto, KontraS, LBH Pers, ICW, LBH Masyarakat, HRWG, ICJR, LBH Jakarta, LBH Malang, Setara Institute, AJI Jakarta, AlDP.

“Kami juga menilai bahwa Korupsi di tubuh TNI juga diakibatkan oleh kegagalan Menhan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap TNI yang jelas berada dibawahnya berdasarkan UU TNI yang dikuatkan Putusan MK No.9/PUU-IX/2011,” bunyi siaran pers Koalisi, Sabtu, 29 Juli 2023. 

Iklan

Selain Menhan, Koalisi menyebut tindak pidana korupsi itu sebagai bentuk kegagalan Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md. Ia dianggap gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap unsur organisasi yang berada dibawah Lingkungan Kemenkopolhukam. 

“Skandal korupsi yang terjadi di tubuh Basarnas yang dilakukan oleh prajurit TNI aktif ini menunjukkan masih lemahnya akuntabilitas dan transparansi di lembaga-lembaga yang terkait dengan militer,” bunyi pernyataan Koalisi.

Kasus ini dianggap harus dijadi momentum untuk mengevaluasi proses pengadaan barang atau jasa lainnya dalam institusi militer agar lebih transparan dan akuntabel, sehingga tidak menimbulkan keruguian keuangan negara. 

Pilihan Editor: BW Minta Firli Bahuri Cs Mundur atau Diberhentikan dari KPK Usai Kisruh Kasus Basarnas



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *